Halo, KPK! Anggaran Podcast Youtube DPRD Banten 2,3 Miliar?

JAKARTA, CNI - Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman Duriat menyoroti anggaran proyek Podcast on YouTube DPRD Banten senilai Rp 2,3 miliar yang dinilainya tidak masuk akal, angka tersebut mengalami lonjakan drastis dari anggaran sebelumnya di tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Jajang ini mengungkapkan bahwa, pada tahun 2025, anggaran Podcast on YouTube DPRD Banten hanya sebesar Rp365 juta. Namun, pada tahun 2026 ini dinaikkan jumlahnya menjadi Rp 2 miliar. 

"Berarti ada kenaikan sebesar Rp 1,6 miliar dari menguras pajak rakyat Banten,” kata Jajang dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, membuat konten video di Youtube seharusnya tidak membutuhkan biaya sebesar itu, apa lagi jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan jalan desa maupun jembatan.

“Ternyata membuat konten video di internet harganya bisa lebih mahal dari pada membangun jalan desa atau jembatan,” tegasnya.

Jajang juga mengungkap kejanggalan lain dalam rincian anggaran tersebut. Ia menyebut, dalam satu paket Podcast on YouTube DPRD Banten terdapat variasi harga yang sangat berbeda, mulai dari Rp 92 juta, Rp 220 juta, hingga yang paling besar mencapai Rp 280 juta per paket.

“Anehnya, satu paket Podcast on YouTube DPRD ada yang dihargai Rp 92 juta, ada yang Rp 220 juta, dan yang paling besar satu paket dibanderol Rp 280 juta,” katanya.

Atas temuan tersebut, CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan terhadap proyek Podcast on YouTube DPRD Banten yang total anggarannya disebut mencapai Rp 2,3 miliar.

“Maka untuk itu, CBA meminta kepada KPK untuk membuka penyelidikan atas Podcast on YouTube DPRD Banten sebesar Rp 2,3 miliar tersebut,” tegas Jajang.

Ia menilai, platform YouTube sendiri merupakan layanan gratis, sehingga penggunaan anggaran hingga miliaran rupiah untuk podcast dinilai sulit diterima akal sehat publik.

“Soalnya, yang namanya Podcast on YouTube tidak perlu bayar, platformnya gratis. Jadi tidak perlu mengambil uang pajak rakyat sampai miliaran rupiah,” ujarnya lagi.

Dengan nada satir, Jajang bahkan mempertanyakan apakah biaya besar tersebut karena proses perekaman dilakukan dengan fasilitas luar biasa.

“Kalau memang harus bayar dengan harga mahal, apa karena merekamnya di bulan atau kameranya dipinjam dari NASA? Hal ini bisa menjadi kecurigaan publik cuma lahan basah baru buat korupsi,” sindirnya.

Ia menambahkan, podcast yang dilakukan di gedung dewan pada dasarnya hanya berupa aktivitas sederhana seperti duduk, berbicara, merekam suara, lalu mengunggahnya ke YouTube.

“Padahal podcast on YouTube di gedung dewan, dan hanya menghabiskan uang sebesar itu cuma habis buat duduk ngobrol, merekam suara, lalu diunggah ke YouTube yang notabene gratis. Atau ini hanya cara jitu memindahkan uang negara dengan alasan konten kreator,” pungkasnya.

Sorotan CBA ini diperkirakan akan kembali memantik perhatian publik terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, khususnya terkait transparansi belanja yang dinilai tidak memiliki urgensi langsung bagi kepentingan masyarakat luas.***