JENDERAL POLRI DIISUKAN DITAHAN DI MAKO BRIMOB, MABES POLRI PILIH JAWAB SINGKAT

Jakarta,, CNI - Kabar penahanan sejumlah perwira tinggi hingga jenderal bintang empat Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, memantik tanda tanya besar.

Isu yang beredar di media sosial itu dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan gejolak internal di tubuh kepolisian.

Namun, Mabes Polri belum memberikan penjelasan substantif.

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Edison Isir, hanya menyatakan akan mengecek proses evaluasi internal ketika dikonfirmasi di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.

Pernyataan itu belum menjawab pertanyaan mendasar: apakah benar ada sejumlah jenderal yang diamankan atau ditahan?

Isir juga tidak memberikan penjelasan terperinci ketika isu tersebut dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Ia justru mengimbau masyarakat menjaga kondusivitas ruang publik dan ruang digital.

Di tengah minimnya keterangan resmi, sejumlah nama perwira tinggi ikut disebut dalam pusaran isu. Di antaranya Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Kombes Ferly Hediyat.

Informasi yang beredar juga menyebut adanya operasi internal Divisi Propam Polri. Namun, hingga kini, kabar mengenai penangkapan dan penahanan para jenderal tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi yang memadai.

Pertanyaannya, ada apa sebenarnya di balik senyapnya Mabes Polri? Apakah ini sekadar evaluasi internal, atau ada persoalan serius yang tengah bergolak di tubuh institusi Bhayangkara?

Publik membutuhkan penjelasan, bukan sekadar imbauan menjaga kondusivitas.

Sebab, jika menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan keterlibatan petinggi kepolisian, transparansi bukan pilihan. Itu kewajiban.

Pengakuan sejumlah wartawan yang melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri turut memunculkan tanda tanya.

Akan tetapi, kehadiran personel Brimob tidak otomatis membuktikan adanya operasi penangkapan.

Mabes Polri perlu menjelaskan konteks penugasan tersebut, termasuk apakah kegiatan itu merupakan pengamanan rutin atau berkaitan dengan kegiatan khusus.

Berbagai dugaan mengenai judi online dan korupsi ikut beredar di tengah isu penindakan internal.

Namun, belum terdapat informasi terverifikasi yang membuktikan bahwa dugaan tersebut berkaitan dengan nama-nama perwira yang disebut dalam pesan berantai.

(Eg@)